MANOKWARI, LinkPapua.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat mengadakan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan, Selasa (14/11/2023), di Sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari.
Workshop membahas pengelolaan keuangan desa/kampung yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktivitas menuju transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa atau kampung merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Ia menyatakan kinerja pemerintahan dari tingkat desa hingga kabupaten berpengaruh secara berjenjang terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
“Pemerintahan ini adalah sebuah sistem yang harus berfungsi baik dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga proses input dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan output yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Dia juga menekankan peran penting kepala kampung sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) di tingkat kampung dianggap sebagai faktor kunci dalam pengelolaan dana desa.
“Tingkat kampung memiliki peranan sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan kampung, dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kinerja pembangunan dalam semua sektor. Aspek pembangunan yang diharapkan ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Bupati Hermus Indou. (LP3/Red)
Fajar Nurfirmansyah, ketua panitia, sementara itu menyampaikan dana desa terus meningkat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerataan pembangunan, penurunan kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Menurut data, Manokwari pada tahun 2023 ini menerima pagu dana desa Rp130,4 miliar untuk 163 desa. (LP3/Red)
