MANOKWARI, LinkPapua.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, meminta seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk segera melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024 dengan KPU dan Bawaslu.
“Apabila kabupaten/kota, bahkan provinsi, anggarannya belum tersedia kita akan konsultasikan untuk bisa menggunakan mekanisme penganggaran melalui tahun anggaran,” ujarnya usai pertemuan dengan jajaran DPRK kabupaten/kota se-Papua Barat dan Papua Barat Daya di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, Rabu (8/11/2023).
Ali Baham mendorong seluruh kabupaten/kota untuk segera menandatangani NPHD sebelum penetapan APBD tahun anggara 2024.
“Harus ada kepastian anggaran di dalam tahun 2023 ini. Sebelum akhir November semua sudah selesai,” katanya.
Untuk diketahui, sampai saat ini masih ada empat daerah yang belum menandatangani NPHD, yakni Teluk Bintuni, Fakfak, Teluk Wondama, dan Kaimana.
Ia mengungkapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 memang menjadi salah satu program priotasnya sebagai Pj Gubernur Papua Barat, bahkan oleh pejabat sebelumnya. Kinerjanya, kata dia, akan dievaluasi tiap tiga bulan.
“Memang setiap tiga bulan kita akan dievaluasi oleh Kemendagri. Oleh sebab itu, semua kegiatan kita, bahkan per hari itu, menjadi bagian dalam akumulasi dari pada tiga bulanan,” terangnya.
Terkait pelaksanaan pesta demokrasi nanti, selain penganggaran, juga menjadi perhatian adalah kamtibmas dan tingkat partisipasi pemilih. “Kita ingin memastikan partisipasi masyarakat paling tidak di atas 80 persen, bahkan 90 persen,” tuturnya. (LP12/Red)
