25.8 C
Manokwari
Jumat, April 25, 2025
25.8 C
Manokwari
More

    Mendagri Tito Minta Pemerintah Daerah Dukung Gerakan Stop Boros Pangan

    Published on

    WhatsApp

    JAKARTA, LinkPapua.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta ke pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung Gerakan Stop Boros Pangan. Menurutnya, selama ini banyak makanan terbuang akibat konsumsi berlebihan.

    “Jadi, kita harus bekerja bergerak bersama untuk menyampaikan kepada publik supaya makan dan membeli secukupnya,” ujar Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/9/2023).

    Mendagri Tito menegaskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga komoditas beras tengah mengalami kenaikan. Oleh karena itu, upaya mendukung Gerakan Stop Boros Pangan menjadi hal yang sangat penting dalam mengendalikan harga-harga tersebut.

    Baca juga:  UMP tak Naik, Buruh TKBM Raja Ampat Minta Disnaker Turun Tangan

    Ia juga mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas beras.

    “Untuk beras ini menjadi atensi kita karena bisa terjadi dan ini hampir sama dengan data BPS tadi, terjadi defisit. Importasi menjadi sangat penting dan kesiapan cadangan stoknya juga menjadi sangat penting sekali,” katanya.

    Mendagri Tito menambahkan pemerintah saat ini melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan sosial berupa beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.

    Baca juga:  Apel Siskamling, Kapolda Papua Barat Dorong Peran Mandiri Masyarakat Jaga Keamanan

    Ia pun mendorong agar Bapanas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tersebut tersalurkan dengan tepat sasaran.

    Selain itu, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah aktif dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan mengoptimalkan instrumen anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Tolong di daerah juga bisa meng-cover dalam bentuk gerakan bansos yang sama dengan menggunakan instrumen APBD yang ada, baik dari bansos reguler, dari bansos yang dikelola oleh dinas sosial, maupun dari BTT (belanja tidak terduga),” tambahnya.

    Baca juga:  Kemendagri Jawab Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah: Bisa Bermasalah

    Lebih lanjut, untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga beras, Mendagri Tito ingin pemerintah daerah ikut serta dalam mengampanyekan diversifikasi pangan kepada masyarakat.

    Ini berarti masyarakat harus didorong untuk tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga memasukkan makanan sehat lainnya, seperti sagu, keladi, ubi, dan kentang ke dalam pola makan mereka. Terutama di wilayah Indonesia bagian timur, makanan-makanan itu telah lama menjadi bagian penting dalam konsumsi masyarakat. (*/Red)

    WhatsApp

    Latest articles

    Cuaca Ekstrem Tak Hentikan Pencarian Iptu Tomi di Sungai Rawara Bintuni

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Cuaca ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang tidak menghentikan tim gabungan Zona Hijau III Operasi AB Moskona dalam upaya...

    More like this

    Cuaca Ekstrem Tak Hentikan Pencarian Iptu Tomi di Sungai Rawara Bintuni

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Cuaca ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang tidak menghentikan...

    BPJS-Kemenag Pastikan 162 Calon Jemaah Haji Manokwari Terkaver JKN

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Sebanyak 162 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Manokwari, Papua Barat,...

    BPJS Kesehatan Jamin Perlindungan Bagi Jamaah Haji

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Penyelenggaraan Haji Tahun 2025 saat ini menjadi salah satu implementasi dari Instruksi Presiden...