26.4 C
Manokwari
Rabu, Agustus 7, 2024
26.4 C
Manokwari
More

    Mayoritas Fraksi di DPRD Manokwari Ingin Jumlah Dapil Tetap Mengacu Pileg 2019

    Published on

    WhatsApp

    MANOKWARI, Linkpapua.com - DPRD Manokwari menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU Manokwari, Kamis (15/12/2022). RDP tersebut berkaitan dengan rancangan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024.

    Ketua KPU Manokwari Applena Rumakieuw, di hadapan para wakil rakyat memaparkan sejumlah aturan maupun mekanisme dalam rancangan dapil. Ia menyebutkan, dalam penyusunan dapil wajib memenuhi tujuh prinsip sesuai dengan aplikasi Sidapil.

    “Dalam penyusunan dapil mengacu pada jumlah penduduk maupun bentangan wilayah,” jelas Applena.

    Menurutnya, terdapat isu strategis untuk penataan dapil maupun alokasi kursi. Rancangan dapil ini juga sudah disampaikan ke masyarakat agar mendapat tanggapan maupun dilakukan uji publik.

    Baca juga:  DPRD Minta Bupati Manokwari Segera Serahkan LKPJ 2021

    Diungkapkannya, kepastian rancangan dapil yang akan digunakan pada Pileg 2024 nantinya ditetapkan pada 9 Februari 2023. Kata Applena, ada tujuh prinsip penetapan dapil, di antaranya meliputi kesetaraan nilai suara, proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, wilayah cakupan yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

    “Dari sejumlah rancangan, hanya dua yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan. Sehingga apa yang menjadi usulan maupun masukan dari masyarakat maupun DPRD Manokwari tentu akan menjadi pertimbangan,” bebernya.

    Sementara itu, berdasarkan pemaparan dari KPU Manokwari, mayoritas fraksi di DPRD Manokwari menginginkan pengaturan dapil sesuai dengan Pileg 2019 lalu.

    Baca juga:  Markus Fatem Ungkap 4 Kekhawatiran yang Akan Dihadapi OAP Pasca-pemekaran PBD

    Wakil Ketua DPRD Manokwari Norman Tambunan, yang memimpin jalannya RDP menguraikan, sejumlah usulan terkait pengaturan dapil akan dirumuskan. Hasil rumusan itu nanti akan menjadi usulan resmi DPRD Manokwari.

    “Dari fraksi-fraksi sebagian usulkan sama seperti pileg sebelumnya. Tapi, ada juga yang setuju pada rancangan kedua KPU Manokwari, namun dengan sejumlah catatan. Waktu yang tersisa hingga nanti ditetapkan tentu kita berharap bisa proporsional hasilnya,” ungkap politisi Golkar tersebut.

    Dalam rancangan kedua pengusulan dapil, KPU Manokwari membagi untuk Dapil 1 dengan jumlah kursi 10 kursi, yaitu meliputi Kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Sanggeng, Kelurahan Wosi, Kampung Inggramui, Kampung Soribo, Kampung Udopi, dan Kampung Tanah Merah Indah.

    Baca juga:  Bulan penuh kasih, Pangdam gencar bagi bingkisan di rumah ibadah

    Lalu, Dapil 2 dengan jumlah tujuh kursi, meliputi Kelurahan Amban, Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahan Padarni, dan Distrik Manokwari Timur.

    Kemudian, Dapil 3 dengan enam kursi meliputi Distrik Warmare, Distrik Manokwari Selatan, dan distrik Tanah Rubuh. Sementara, Dapil 4 terdiri atas Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Sidey, dan Distrik Manokwari Utara.

    Pad Pileg 2024, untuk DPRD Manokwari terdapat penambahan kursi dari 25 kursi menjadi 30 kursi. Ini berkaitan dengan populasi penduduk Manokwari yang saat ini tercatat lebih dari 200 ribu jiwa. (LP3/Red)

    WhatsApp

    Latest articles

    PPP Resmi Serahkan BI-KWK pada 5 Calon Kepala Daerah di Papua...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Barat menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) III pada Selasa (6/8/2024) di Manokwari yang dihadiri langsung oleh...

    More like this

    Pemda Manokwari jadi yang Terbaik dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Papua Barat

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemda Manokwari berhasil meraih Paritrana Award tingkat provinsi Papua Barat tahun 2023...

    Polda Papua Barat Usut Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pilkada

    MANOKWARI, linkpapua.com- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat mengusut dugaan penyelewengan dana hibah...

    Koordinasi Maskapai Garuda, Disnakertrans PB Mulai Pemindahan Crew Change ke Bandara Rendani

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans)...